Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional
Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional
Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional

Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Nasional merupakan sistem aplikasi terpadu yang menggabungkan 5 sistem utama di atas (kecuali sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan daerah). Sistem aplikasi ini juga dapat diterapkan pada level provinsi maupun level kabupaten/kota. Sistem aplikasi menggabungkan seluruh tahapan manajemen pembangunan mulai dari database, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, hingga pengendalian dan pelaporan. Pada tingkat nasional, sistem aplikasi ini sudah dilengkapi dengan peta wilayah dari 33 provinsi, lebih dari 500 kabupaten/kota hingga seluruh kecamatan dan kelurahan/desa yang ada. Pada tingkat provinsi, sistem aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan peta wilayah provinsi dari kabupaten/kota yang ada hingga seluruh kecamatan dan kelurahan/desa yang ada dalam provinsi yang bersangkutan.

Dalam konteks manajemen pembangunan daerah, unit data terkecil yang diterapkan dalam sistem ini adalah komponen kegiatan. Pengelompokan unit data terkecilnya dapat dilakukan pada tingkat kegiatan, program, SKPD, dan wilayah (kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan).

Pada tataran penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah, maka sistem ini akan menerapkan regulasi yang ada, antara lain Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan juga berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tataran penyusunan format tatacara pengorganisasian dan pelaksanaannya, sistem aplikasi ini akan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lain yang diberlakukan di daerah.

Pada tataran penyusunan format evaluasi dan pemantauan serta pengendalian dan pelaporan, maka sistem ini akan menerapkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan juga berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan data akan dilakukan dari tingkat SKPD yang mengisi target dan pagu kegiatan dan program menurut wilayah. Input data dapat dilakukan menurut SKPD. Berdasarkan input data tersebut, maka seluruh data digabungkan menjadi dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen penganggaran pembangunan daerah, format tatacara pengorganisasian dan pelaksanaannya, format evaluasi dan pemantauannya, dan format pengendalian dan pelaporannya.

Sumber : https://lakonlokal.id/cooking-restaurant-apk/